Fraksi Demokrat DPRD Kaltara Minta Pemprov Perjuangkan Ulang Hak Fiskal Kaltara
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara menekankan perlunya sikap lebih proaktif dari pemerintah provinsi dalam memperjuangkan ulang hak fiskal Kaltara di tingkat nasional.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBD 2026 sebagai persoalan serius yang dapat mengurangi kemampuan daerah membiayai pembangunan, terlebih Kaltara memikul tanggung jawab strategis sebagai wilayah perbatasan.
Menurut H. Saleh, respons terhadap kebijakan fiskal pusat tidak boleh sekadar berupa penyesuaian teknis, melainkan harus ditempuh melalui langkah diplomasi anggaran yang terukur.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kaltara segera melakukan konsultasi dan negosiasi ke Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
“Jika perhitungan Dana Bagi Hasil dirasa tidak mencerminkan kondisi riil Kaltara, maka peninjauan ulang harus diperjuangkan,” ujarnya. (Adv)
