Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Rahman: Akses Pendidikan dan Infrastruktur Perbatasan Butuh Perhatian Serius Pemerintah Pusat
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, kembali menyoroti kondisi memprihatinkan di wilayah perbatasan, khususnya terkait minimnya akses pendidikan dan infrastruktur penunjang. Ia mendesak pemerintah pusat untuk “melek mata” dan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap ketimpangan yang terjadi.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Nunukan, Rahman secara konsisten menyuarakan agar pemerintah memastikan pemerataan layanan dasar bagi warga di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) tersebut.
Minimnya Fasilitas Pendidikan
Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sebatik, Rahman mengungkapkan bahwa banyak sekolah di perbatasan masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan kekurangan tenaga pendidik.
“Kesenjangan fasilitas dan tenaga pendidik di daerah perbatasan masih terjadi, sehingga berpotensi menghambat kualitas pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Jangan sampai anak-anak di perbatasan tertinggal karena lokasi mereka jauh,” tegas Rahman.
Ia juga menyoroti kondisi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang seringkali kesulitan mengakses pendidikan formal karena jarak sekolah yang jauh, dan mengapresiasi bantuan dari pihak kepolisian setempat yang turut peduli terhadap isu ini.
Infrastruktur Digital dan Jalan Mendesak
Selain fasilitas fisik sekolah, Rahman menekankan bahwa kualitas pendidikan modern sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital dan akses transportasi yang layak.Menurutnya, jalan yang memadai dan jaringan internet yang stabil adalah kebutuhan mendesak agar kualitas pendidikan di perbatasan bisa setara dengan daerah perkotaan.
“Akses digital adalah fondasi penting untuk pendidikan modern. Pemerintah harus memastikan seluruh wilayah perbatasan terjangkau jaringan internet,” ujarnya.
Dorong Percepatan Pembangunan DOB
Dalam pandangan Rahman, percepatan pembangunan di perbatasan juga dapat dicapai melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia menilai kebutuhan DOB di perbatasan Kaltara kian mendesak sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerataan hasil pembangunan perlu dilakukan secara proporsional di seluruh kabupaten dan kecamatan, dan isu kesejahteraan rakyat tidak bisa dilepaskan dari kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tutup Rahman. (Adv)
