PLBN Sebatik “Disegel” Akibat Kunjungan Wamendagri dan Komisi II DPR RI

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Penyegelan akses masuk ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dilakukan sekelompok orang yang mengatas namakan Pemuda Perbatasan Sebatik, tak ayal aksi penyegelan tersebut menyita perhatian masyarakat pada Sabtu (4/10/2025).

Aksi tersebut mereka lakukan dikarenakan kekecewaan atas kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan anggota Komisi II DPR RI yang dianggap tidak memberikan solusi atas belum beroperasinya PLBN Sebatik yang sejak Oktober 2024 lalu telah diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo.

Dedy Kamsidi, salah satu perwakilan Pemuda Perbatasan Sebatik dalam penyampaiannya mengatakan dia merasa kecewa karena kedatangan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tidak memberikan dampak positif dan manfaat atas tidak beroperasinya PLBN Sebatik. 

“Tentu kita sesalkan, kunjungan tersebut tidak lebih hanya seremonial belaka, sementara untuk masyarakat dan PLBN Sebatik tidak ada nilai positif dan manfaatnya” tegasnya.

Dedy Kamsidi juga menyesalkan tidak adanya kesempatan berdialog dengan Wamendagri Bima Arya serta anggota Komisi II DPR RI yang berkunjung ke PLBN Sebatik.

“Juga kami sesalkan, perwakilan kita, Anggota DPRD Nunukan asal Sebatik tidak diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di Sebatik khususnya PLBN Sebatik yang belum beroperasi, sehingga kunjungan Wamendagri dan anggota Komisi II DPR RI ini hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sebatik” sesalnya.  

Dedy mengharapkan, dengan aksi penyegelan ini, suara masyarakat perbatasan dapat diperhatikan dengan sungguh – sungguh oleh pemangku kebijakan, sehingga dapat mengurai persoalan masyarakat perbatasan kedepan.

Ketua Komisi I DPRD Nunukan DR. Andi Mulyono serta beberapa anggota DPRD Nunukan asal Sebatik diantaranya Ramsah, Hj. Nadia, Hamsing serta H. Firman yang menemui para pemuda tersebut menyatakan menerima aspirasi apa yang disampaikan oleh para pemuda tersebut.

“Negara kita tidak melarang ekspresi penyampaian pendapat, ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap apa yang menjadi persoalaan belum di operasikannya PLBN Sebatik yang telah lama selesai pembangunannya, pengoperasian PLBN Sebatik merupakan harapan seluruh masyarakat Sebatik, kami di DPRD Nunukan terbuka menerima masukan – masukan dan aspirasi masyarakat” jelasnya.

Andi Mulyono juga menyesalkan atas belum beroperasinya PLBN Sebatik, menurut dia, pembangunan PLBN Sebatik yang menelan anggaran lebih dari 200M ketika belum beroperasi dan belum bisa dimanfaatkan merupakan bentuk korupsi atau merugikan keuangan negara.

Setelah aksi penyegelan, secara simbolis, perwakilan Pemuda Perbatasan Sebatik menyerahkan anak kunci kepada anggota DPRD Nunukan yang diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Mulyono didampingi anggota DPRD Nunukan Ramsah, Hamsing Hj. Nadia dan H. Firman. (***)