MalukuNusantara

Ketua PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA Angkat bicara Terkait Koperasi dan Tata Kelola Pertambangan Gunung Botak

Loading

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Buru M Idrus Barges SE

TERASNKRI.COM | NAMLEA, MALUKU – Menyikapi isu Gunung Botak dan pengelolaannya melalui Koperasi beberapa tokoh pemuda dan tokoh masyarakat angkat bicara.

Mereka memberikan apresiasi penuh terhadap keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menerbitkan IPR. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat banyak seantero kabupaten Buru yang menaruh harapan dan menggantungkan hidup di wilayah pertambangan ini.

Baca Juga  Mantan Pj Kades Waemangit Diduga Salahgunakan Dana Tahap I Tahun 2025

Salah satu yang menyikapi persoalan tersebut adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Buru M Idrus Barges SE yang juga Generasi yang tumbuh besar di bumi Bupolo ini .

“Sebagai masyarakat akademis, saya menilai penting adanya koperasi karna secara legitimasi administrasi masyarakat memiliki payung hukum untuk melaksanakan aktivitas penambangan,” ujarnya.

Baca Juga  Polres Buru Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Salawaku 2025, Wujudkan Nataru 2026 Aman dan Kondusif

Barges berharap koperasi secepatnya bisa beraktifitas sehingga masyarakat dan para pengusaha tidak cemas dan merasa lega

Dirinya memberikan apresiasi besar kepada pihak kepolisian Polres Buru dalam penyelesaian setiap persoalan atau masalah yang terjadi di kabupaten Buru.

“Saya secara kelembagaan mendukung dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Pulau Buru dalam upayanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ahli waris,” sebut Barges.

Baca Juga  Kapolres Buru Bersama Satgas Penertiban Sosialisasikan Penataan Tambang Emas Gunung Botak dengan Pendekatan Humanis

“Ini merupakan langkah tepat dan strategis dalam percepatan pengelolaan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tutup Barges

Dia juga meminta agar Polres Buru segera melakukan langkah- langkah terkait persiapan penertiban PETI sehingga masyarakat yang bekerja merasa mempunyai legitimasi.(GP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *