DPRD Nunukan

Anggota legislative Bahas Hasil Monitoring LKPJ 2024

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Anggota DPRD Nunukan menggelar rapat evaluasi hasil monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 pada Senin (28/4/2025) di ruang rapat Ambalat I, Kantor DPRD Nunukan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dihadri anggota dewan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas PUPR Nunukan.

Ketua DPRD Nunukan mengatakan rapat tersebut membahas capaian program dan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2024 dan monitoring LKPJ merupakan tolok ukur transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga  Reses Ketua DPRD Nunukan, Warga Minta Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Nunukan Selatan

“Terhadap capaian kinerja LKJP 2024, kami tentunya memberikan beberapa masukan, berdasarkan hasil monitoring tentu masih banyak perlu dibenahi sehingga hari ini kami sengaja mengundang instansi terkait untuk mendengarkan masukan dan saran dari anggota dewan,” kata Hj Leppa memimpin jalannya rapat.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota dewan memberikan masukan dan pertanyaan, antara lain terkait alokasi anggaran, efektivitas program, serta rencana tindak lanjut atas temuan monitoring.

Selain Dapil I, Anggota dewan dari II, III, dan IV juga memberikan saran kepada kepala OPD yang hadir tujuannya adalah mensinkronisasikan kegiatan eksekutif terhadap kebijakan anggota legislatif terhadap perencanaan program kegiatan ditahun berikutnya.

Baca Juga  Sosialisasi Perda Narkotika, Ladullah Tekankan Perlindungan Generasi Muda Nunukan

Dikesempatan yang sama, Kepala OPD yang hadir juga memberikan penjelasan terkait kendala, peluang, dan prioritas yang ada dalam pelaksanaan tugas.

Diskusi ini, diharapkan menjadi pemahaman mendalam antara legislatif dan eksekutif, sehingga perencanaan program kegiatan dapat disusun dengan lebih matang dan realistis.

Hasil dari pembahasan dan monitoring yang dilakukan selama rapat koordinasi ini nantinya akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan rekomendasi anggota dewan.

Baca Juga  DPRD Nunukan Bahas Harmonisasi Ranperda Inisiatif Bersama Kemenkumham RI Kanwil Kaltim

Rekomendasi tersebut merupakan dokumen penting yang berisi arahan, saran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan yang telah berjalan, sekaligus memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan program pada tahun berikutnya.

“Hasil pembahasan monitoring ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD, yang nanitnya disampaikan kepada Bupati Nunukan melalui Rapat Paripurna.” tutup ketua DPRD Nunukan. (TN/Tfk. Pub.Sek.DPRD Nnkn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *