APBD Kab. Nunukan 2025 Disetujui, Ketua DPRD: Manfaatkan Untuk Sektor Pertanian
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa, SE, menyampaikan apresiasinya atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025.
Ia mengungkapkan, dengan disetujuinya APBD tersebut, pemerintah dan masyarakat memanfaatkan anggaran secara optimal untuk kemajuan daerah, khususnya sektor pertanian.
Hj. Leppa menegaskan, salah satu prioritas penggunaan APBD 2025 adalah pengembangan sektor pertanian, yang selama ini menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat Nunukan.
“APBD yang telah disetujui ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” ujar Hj. Leppa diakhir Rapat Paripurna Penetapan APBD 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jumat (29/11/2024).
Hj Leppa yang didampingi dua wakil ketua DPRD Nunukan, Arpiah ST dan Hj Andi Mariyati mengatakan,
sektor pertanian memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian daerah, mengingat sebagian besar masyarakat Nunukan berjibaku pada sektor ini.
“Jika sektor pertanian berkembang dengan baik, bukan hanya petani yang diuntungkan, tetapi seluruh lapisan masyarakat juga akan merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Nunukan juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana APBD 2025 dengan bijak dan tepat sasaran, agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain membuka lahan-lahan pertanian pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat petani melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Menurut Hj Leppa, dukungan teknologi yang tepat, petani dapat meningkatkan hasil pertanian, hal ini ini merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam alokasi anggaran.
Karena itu ia berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pertanian, untuk menyusun program-program yang dapat membantu para petani di Nunukan.
“Pemerintah daerah harus dapat memberikan fasilitas yang memadai, seperti pelatihan, bantuan alat pertanian, serta akses pasar yang lebih baik,” tambahnya.
Ketua DPRD Nunukan juga mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang telah mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan, irigasi, dan penyuluhan pertanian.
“Kita tidak hanya berbicara soal produk pertanian, tetapi juga harus memperhatikan aspek pendukung seperti infrastruktur dan aksesibilitas,” ujar Hj. Leppa.
Hj. Leppa juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2025, karena Kerja sama yang solid antar semua pihak adalah kunci untuk memastikan program-program di sektor tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (TN-Adv/Pobduk DPRD Nunukan)
