Wabup H. Hanafiah Sampaikan Jawaban Pemda atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kab. Nunukan T.A 2024

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE,. M.Si menyampaikan Jawaban Pemerintah daerah atas pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah APBD kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke 15 Masa Sidang I Tahun sidang 2023-2024.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa membuka rapat paripurna tersebut secara resmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Selasa (01/11/2023).

Dalam naskah jawaban yang disampaikan, H. Hanafiah menyampaikan beberapa hal :
Pertama, jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum dari fraksi partai Hanura; Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai Hanura pandangan umum atas pengantaran penyampaian nota keuangan daerah rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024. beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya:

1. Terima kasih atas dukungan yang di sampaikan kepada kami terkait peningkatan pendapatan asli daerah, dimana khusunya target pajak daerah untuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 27,33 % adapun penurunan yang terjadi pada target retribusti daerah.

Tahun 2024 adanya peralihan aturan terbaru dari undang-undang no 28 tahun 2009 tentang DPRD digantikan oleh undang-undang no 1 tahun 2022 tentang HKPD yang berdampak pada lahirnya potensi objek pajak baru, kedepannya penarikan pajak daerah dan retribusi daerah akan lebih dimaksimalkan serta akan terus bersinergi dengan OPD pemungut retribusi daerah.

1. Pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada seluruh
   masyarakat kabupaten Nunukan. salah satunya terkait bantuan sosial dimana pemerintah terus melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan sinkronisasi
   kementerian terkait serta data tingkat kesejahteraan sosial berikut juga dengan dana hibah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang ada dan juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

2. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk anggaran
   bidang pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dan bidang kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi partai demokrat;
Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai Demokrat atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan tahun anggaran 2023.
ada beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya :

1. Terkait penurunan proyeksi pad tahun 2024 dibanding tahun 2023 dikarenakan pada sector pajak BPHTB tahun 2023 terdapat realisasi pembayaran BPHTB HGU PT.Sil dan PT.SIP namun pada tahun 2024 belum ada informasi terkait penerbitan HGU perusahaan perkebunan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak BPHTB dikarenakan masa berlaku HGU 25 tahun, kecuali ada permohonan HGU baru.

2.Dalam rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2024,pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia. Dari sisi perekonomian masyarakat pemerintah terus mendorong peningkatan produksi sektor potensial yang berbasis sumber daya lokal yang terus di kembang baik dari hulu hingga ke hilir. penyediaan jasa serta peningkatan infrastruktur tematik sektor menjadi perekonomian pembangunan bagian didalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dampak dari el-nino tentunya secara nasional pemerintah akan berkoordinasi teknis dengan kementerian yang diturunkan dan terus menjalankan program-program menghadapi ke pemerintah daerah secara khusus upaya menghadapi kondisi elnino.

1. Pemerintah daerah tetap menfokuskan prioritas pembangunan sesuai dengan sasaran dan target yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan mandatori menjadi perhatian yang terus diakselerasi. pembangunan infrastruktur juga terus diupayakan untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa.penyediaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pertanian dalam menunjang perekonomian masyarakat juga terus diupayakan melalui penyediaan sapras pertanian dalam arti luas yang menjadi kebutuhan bagi peningkatan produksi pertaian dalam arti luas di daerah. hal tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Ketiga, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
Apresiasi disampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024 diantaranya:

1. Akan menjadi perhatian pemerintah terkait pengadaan rumah singgah, akan diusulkan melalui dana alokasi khusus ataupun bantuan keuangan provinsi Kalimantan Utara guna meringankan biaya bagi pasien yang dirawat di RSUD Nunukan khususnya bagi pasien dari luar kecamatan Nunukan.

2. Akan menjadi perhatian pemerintah terkait pembangunan poliklinik pada RSID akan diusulkan melalui dana alokasi khusus ataupun bantuan keuangan provinsi Kalimantan Utara guna peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten Nunukan.

3. Perbaikan dermaga penyeberangan Sebatik – Nunukan sebagian sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2023 yaitu rehabilitasi pemeliharaan pelabuhan/dermaga di Binalawan dengan anggaran rp. 147.445.000,- selain di Binalawan juga dilakukan kegiatan serupa di beberapa lokasi lain seperti di dermaga Inhutani, dermaga Jamaker, dermaga Lalo salo Sebatik Utara dan demaga Sungai Bolong. sedangkan melalui DAK sudah dianggarkan pembangunan pelabuhan baik sisi darat dan sisi perairan di Sembakung dengan anggaran Rp. 37, 6 milyar

4. Terkait dengan pembanguan pustu dan rehab pustu saat ini pemerintah daerah memperhitungkan ketersediaan tenaga kesehatan (Paramedis) dimana saat ini masih diupayakan untuk menambahkan tenaga kesehatan melalui skema yang sudah direncanakan oleh dinas kesehatan dan pengendalian penduduk melalui kerja sama kementrian kesehatan.

5. Terkait jalan Padaelo sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2023 senilai 18,2 milyar.dan dilanjutkan dengan ruas padaelo menuju TPA pada tahun anggaran 2024 senilai Rp. 7, 6 milyar

6. Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi terkait distribusi gas 3 kg ke masyarakat. pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar. sinkronisasi data terus dilakukan untuk memastikan penyalurannya dapat tepat sasaran.

7. Pada sektor pertanian, pemerintah daerah terus berupaya mendorong kinerja sektor ini, mengingat sektor ini menjadi bagian terpenting didalam meningkatkan PDRB kabupaten Nunukan yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan produksi pertanian sesuai dengan target didalam RPJMD kabupaten nunukan tahu 2021-2026. peningkatan produksi didukung dengan penyediaan sarana dan prasaran pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani serta upaya mengakselerasi pembangunan pertanian melalui kolaborasi dengan kementerian teknis serta satuan kerja bidang pertanian. dengan harapan peningkatan produksi dapat terus diupayakan sehingga target yang ditentukan dapat dicapai. Terkait dengan pupuk subsidi, kebutuhan tersebut telah dialokasi pemerintah sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) melalui aplikasi simluhtan dasar menentukan e-alokasi. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kuota pupuk bersubsid kepada pemerintah pusat termasuk ke pemerintah provinsi melalui e-alokasi tersebut harapannya kuota pupuk bersubsidi dapat meningkat strategi lain yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian terus berupaya meningkatkan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan di dalam pembuatan pupuk organik dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan pupuk non subsidi khusus padi sawah, ladang dan poc padi krayan hal tersebut mengantisipasi kekurangan pupuk subisidi yang dilakokasi oleh pemerintah pusat.

8. Pemerintah daerah terus memastikan bahwa pemberian bantuan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemantauan ini dimulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan.
   Keempat, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional.

Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai Perjuangan Persatuan Nasional atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024 ada beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya :

1.Pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.

2.Di dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah tetap menfokuskan pembangunan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Mengingat ada target-target pembangunan yang harus dicapai, pembangunan tentunya memperhatikan rasa keadilan dan dilaukan secara proporsional baik sosial, Ekonomi akselerasi pembangunan infrastruktur.

1. Pemerintah daerah tetap memfokuskan pembangunan pertanian dalam arti luas mengingat sektor ini berkontribusi didalam pembangunan daerah melalui PDRB sektoral. kontribusi sektor ini terbesar kedua setelah sektor pertambangan. sektor pertanian meruakan sektor berkelanjutan yang terntunya terus menyumbangkan aktivitas ekonomi di kabupaten Nunukan. terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian pemerintah terus berupaya menyediakannya melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, hal tersebut tentunya sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dicapai. Terkait dengan kebutuhan pupuk pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi terkait kebutuhan pupuk subsidi, kebutuhan tersebut telah dialokasi pemerintah sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) melalui aplikasi simluhtan sebagai dasar menentukan e-alokasi. strategi lain yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian terus berupaya pemerintah daerah juga mendorong penyediaan pupuk non subsidi khusus padi sawah, ladang dan POC padi krayan hal tersebut mengantisipasi kekurangan pupuk subisidi yang dilakokasi oleh pemerintah pusat).

2. Pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa dengan kecamatan dan jalan kabupaten sehingga dapat menggunakan jalan propinsi dan nasional, di wilayah 4 kabudaya dan krayan juga telah difasilitasi pada tahun 2024, juga konektivitas jalan pada pusat ekonomi dan pelayanan dasar.

3. Pada tahun 2024 pembangunan/rehab jalan dan jembatan di wilayah kabudaya hampir merata di setiap kecamatan.

4. Untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan tiap tahun ada penambahan pembangunan ruang kelas baru dan rehab RKB, sedangkan penempatan tenaga pendidikan telah di ploting untuk wilayah tiga.

5. Pemerintah terus mendorong komunikasi dan pengusulan penyediaan listrik bagi desa-desa yang berlum teraliri listrik. pengusulan tersebut dilakukan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi sesuai kewenangan dan pemerintah pusat melalui skema pasang listrik gratis dimana daerah tersebut terdapat jaringan listrik yang disediakan oleh pemerintah melalui PT.PLN Persero.

6. Pada tahun 2024 pemerintah daerah mendorong penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi melalui usulan ke kominfo yakni visat. penyediaan dan pemenuhan tersebut mendukung kinerja di kecamatan dan diharapkan mampu mendukung kegiatan di desa dan mendukung kegiatan di sekolah yang belum tersentuh dengan jaringan telekomunikasi.

7. Akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Akan menjadi perhatian pemerintah daerah terkait pembangunan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah berpedoman pada rpjmd kabupaten nunukan tahu 2021-2026 serta renstra perangkat daerah serta keselarasan dengan prioritas nasional prioritas provinsi kalimantan utara tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP) ;

Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP) atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan tahun anggaran 2024 ada beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya :

Pemerintah daerah didalam rencana kebijakan pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 telah mensinkronkan dan mensinergikan program pembangunan daerah mulai dari tingkat bawah dan secara teknokratik sesuai dengan sasaran dan target pembangunan yang menjadi prioritas indikatir kinerja utama daerah. program-program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan rencana pencapaian sasaran prioritas pembangunan.

A.Untuk pengalokasian anggaran khususnya bidang pendidikan dan kesehatan diantaranya ;
A.Bidang Pendidikan
pemerintah daerah terus melakukan upaya penigkatan layanan pendidikan yang diprioritaskan pada pemenuhan smp sesuai permendagri 59 tahun 2021 yang merupakan kewajiban daerah untuk mengintervensi anggaran.terkait akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan, Komunikasi ke Pemrintah Daerah ke pemerintah provinsi untuk memasukkan ke program pemerintah provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan level kewenangan pemerintahan daerah. terkait dengan pembangunan jalan menuju SMA 2 Nunukan selatan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran di APBD perubahan tahun 2023 dengan harapan jalan tersebut dapat menunjang pelayanan di bidang pendidikan.

B. Bidang Kesehatan
1. Bidang kesehatan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah mengingat bidang kesehatan merupakan mandatori spanding yang menjadi prioritas daerah. tujuan penerintah daerah terus berupaya melakukan sinergitas program ke pemerintah pusat dimana strategi yang dilakukan Pemda yakni menyediakan anggaran honor untuk merekrut tenaga kesehatan di setiap faskes yg belum memadai, melakukan perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) yang berasal dari tenaga honor yang sudah mengabdi, selanjutnya pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan kementerian terkait untuk perbantuan tenaga dari Nusantara Sehat, program Dokter Interensip. Terkait dengan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pemerintah melakukan MoU dengan universitas terkait penyediaan tenaga dokter spesialis berikut juga halnya dengan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pratama (RSP). langkah-langkah tersebut menjadi prioritas didalam meningkatkan layanan kesehatan di kabupaten nunukan.

1. Akses jalan puskesmas khususnya puskesmas Lapri dan RSP krayan tahun 2024 pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan jalan ke pusat layanan kesehatan masyarakat, akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka pemerintah daerah pelaksanaan peningkatan jalan atau pun rehab jalan dengan melakukan skala prioritas.
2. Terkait dengan daya listrik yang ada difasilitasi kesehatan pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan yang dimaksud, hal ini karena ada beberapa penambahan alat medis yang perlu ditunjang dengan listrik yang memadai sehingga pelayanan terus dapat dilakukan dengan baik.Untuk tahun 2024 pemerintah menganggarkan melalui dana DAK 2024 untuk pengadaan genset RSUD kabupaten Nunukan.hal ini untuk memenuhi ketersedian daya listrik untuk menunjang pelayanan rumah sakit. Pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Utara sesuai kewenangan kelistrikan berada di provinsi. Harapan bahwa semua fasilitas kesehatan kebutuhan listriknya terpenuhi untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat.

4.Terkait dengan penyediaan mesin insenerator untuk pengelolaan limbah medis pemerintah daerah telah melakukan upaya penyediaan mesin dimaksud.

5.Terkait peningkatan dan dukungan terhadap kader posyandu yang ada di daerah kecamatan/kelurahan /desa, pemerintah daerah melalui dinas PMD mengupayakan agar kelurahan dan desa menganggarkan insentif bagi kader posyandu sebagai bentuk kemitraan yang kuat di dalam menunjang kinerja posyandu di setiap kelurahan/desa. hal tersebut mendukung kinerja kader posyandu didalam memberikan penyuluhan dan pemantauan kesehatan masyarakt khususnya bagi anak-anak dan remaja yang juga mendukung kinerja pemantauan stunting di daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut kepala OPD lingkungan Pemerintah kabupaten Nunukan, Forkopimda Kabupaten Nunukan.(TN-Adv/Prokompim Nnkn)