Kalimantan UtaraPemprov Kaltara

Melalui Inovasi “Si Payung Emak KU”, Provinsi Kaltara Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023

Loading

TERASNKRI.COM | JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Awards 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara dalam kategori Informasi Birokrasi atas inovasi “Si Payung Emak KU” (Sistem Informasi Pusat Layanan Pengaduan, Konsultasi, dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Utara).

Penghargaan tersebut diterima dengan bangga oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, pada acara puncak Indonesia Awards 2023 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta pada, Kamis (31/8/2023).

Baca Juga  BKD Pastikan Peningkatan Fasilitas dan Kenyamanan Seleksi CPNS dan PPPK

“Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, Pemprov Kaltara, untuk menerima penghargaan ini. Inovasi ‘Si Payung Emak KU’ adalah hasil kerja keras dan komitmen kami dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak-anak di wilayah Kaltara,” ujar Gubernur Zainal A Paliwang.

Baca Juga  Ratusan Ketua RT Bentuk Forum Baru Akibat Tidak Puas Dengan Ketua FKKRT

Aplikasi “Si Payung Emak KU” tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian yang menimpa anak dan perempuan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan terkait kerahasiaan data pelapor. Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, aplikasi ini mampu menangani serta mencegah berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam upaya perlindungan.

Baca Juga  Tertarik Potensi Kaltara, Investor Korsel Tawarkan Teknologi Baterai

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat inovasi “Si Payung Emak KU” guna meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

“Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi berbasis teknologi mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah Kaltara,” pungkas Gubernur Zainal Paliwang. (GK/DKISP Kaltara)