Aksi Damai Mahasiswa BATABUAL, Gubernur Diminta Perhatikan Jalan Batabual

terasnkri.com | Maluku, Namlea – Ahmad Solissa merupakan aktivis kecamatan Batabual angkat bicara usai melakukan aksi demonstrasi.

menurut Ahmad atau juga biasa di panggil Mato, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kecamatan Batabual bersama sebagian masyarakat Batabual di pelabuhan Merah Putih Sabtu siang (09/07/2022) saat Gubernur Maluku melakukan peresmian gedung tersebut.

Aksi demo damai mahasiswa BATABUAL adalah murni bentuk dari penyampaian kekesalan dan rasa ketidak percayaan terhadap pemimpin di daerah ini dalam hal ini gubernur maluku yang harus didengar sebagai aspirasi masyarakat.

Solisa pertegas lagi bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai Agent Of Change, Moral Force and Sosial kontrol sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat.

Jadi semestinya pak gubernur jangan heran dan naik pitam apalagi sampai mengundang aduh jotos atau bakalai.
Sebab dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia mahasiswa selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Sebutnya, ketika menjatuhkan rezim Soekarno (orde lama), hingga kembali menjatuhkan rezim Soeharto (orde baru), mahasiswa menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan

“Ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Bukankah negara kita telah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang selama berada pada rel rel perdamaian, Maka jangan bungkam dan sandra gerakan mahasiswa dan pemuda lewat pesan phisikolgi tubuh dan kata” tegas Solisa

Karena mereka juga selalu menjadi people make history (orang yang membuat sejarah) di setiap waktunya. Mereka akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang di hadapi yang tidak kunjung terselesaikan. Salah satunya adalah yang terjadi saat ini, dimana persoalan realisasi jalan ruas mako kayeli-kayely-ilath atau sering disebut jalan lintas Batabual menjadi torehan sejarah yang telah memakan korban, harta maupun nyawa.

Bila datang musim timur, laut maupun darat menjadi maut bagi siapa yang dikehendaki, dan itu terjadi hampir disetiap tahun berjalan.

“Saya sungguh prihatin dengan cara gubernur Maluku dalam merespon gerakan mahasiswa Batabual, semestinya kehadiran gubernur yang tepat diterminal atau pangkalan orang Batabual mestinya di manfaatkan olehnya dan juga mahasiswa dan mayarakat Batabual untuk saling memberikan pendapat dan pikiran terkait solusi pembangunan jalan Batabual bukan sebaliknya gubernur kaget dan naik pitam lalu mengeluarkan bahasa-bahasa kontroversi “Kasih masuk dorang kamari katong bakalai” ujar Solissa

Solissa heran, Bapak ini pemimpin bukan preman. Kalau bapak tidak mau di kritik dan diingatkan mundur saja dari jabatan gubernur Maluku itu.
sebab berbicara soal kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan Batabual kami juga adalah pelaku sejarah, sudah beratusan kali kami melakukan aksi demonstrasi baik dari provinsi hingga ke kabupaten, hingga yang terakhir pada tahun 2019 lalu kami yang tergabung dalam forum percepatan pembangunan infrastruktur kecamatan Batabual melakukan aksi didepan kantor gubernur Maluku, PU provinsi dan DPRD Provinsi, dalam demonstrasi itu kami tidak diberikan kesempatan dan ruang untuk dapat bertemu dengan gubernur Maluku meski hanya beberapa menit, dan hanya bertemu dengan kepala Bappeda yang kini menjabat penjabat bupati Buru diruang kerjanya

Balai jalan dan jembatan provinsi Maluku dan Maluku Utara dan beberapa perwakilan anggota DPRD provinsi komisi C di kantor DPRD provinsi. Dalam pertemuan tersebut kami mempertegas agar jalan Batabual dapat dialokasikan dari APBD Provinsi juga secara makasimal sesuai dengan status ruas jalan yang telah dinaikan menjadi ruas jalan provinsi sejak tahun 2011 lalu.

Namun hasilnya tidak sesuai harapan dan komitmen yang telah terbangun saat pertemuan tersebut pada tgl 27 agustus 2019 lalu, bahwa komitmen dalam ruang rapat paripurna itu telah menyepakati bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan jalan Batabual itu akan dialokasikan anggaran APBD Provinsi setiap tahun berjalan, tetapi fakta yang terjadi hanya dialokasikan pada tahun 2020 sebesar kurang lebih 9 miliar pasca gerakan demonstrasi 2019, dan pada tahun 2021 hingga 2022 saat ini belum dialokasikan.

“Kami menduga ini akibat dari posisi pemerinta provinsi yang saat ini tengah sulit dan sedang berupayah mengembalikan pinjaman SMI 700 M sehingga sangat sulit untuk memberikan porsi APBD maluku bagi pembangunan jalan di kecamatan Batabual kabupaten Buru” ujar Solissa

“Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dan mempertegas bahwa kalau pemerinta provinsi dalam hal ini gubernur Maluku tidak mampu mengupayahkan dan mencari format solusi pembangunan jalan dikecamatan batabual maka ada dua opsi yang kami tawarkan agar segera melakukan lobby kepada pemerintah pusat untuk menaikan status ruas jalan Mako-Kayeli Kayeli-Ilath menjadi ruas jalan nasional sesuai surat usulan gubernur Maluku Nomor 620/1152 tentang usulan peningkatan fungsi jalan kepada kementerian PUPR tertanggal 30 Maret 2020 lalu” tambahnya

“Sehingga proses penyelesaiannya dapat dibebankan kepada APBN dan atau yang kedua kami minta agar segera kembalikan status ruas jalan tersebut ke kabupaten agar daerah bisa mencari solusi untuk mengerjakannya meskipun itu dilakukan secara bertahap” wanti Solissa berharap. (Tim)

JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIVITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN, HINDARI KERUMUNAN, KURANGKAN MOBILITAS DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19