BuruMalukuNusantara

Komisi III DPRD Buru Gelar Rapat Kerja Bersama Ahli Waris Yohanes Limba, Lahan SDN 6 Batu Boy Jadi Sorotan

Loading

TERASNKRI.COM | BURU, MALUKU – Persoalan kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan SD Negeri 6 Buru di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, serta kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Boy, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Buru.

Untuk mencari titik terang atas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Buru menggelar rapat kerja bersama pihak ahli waris Yohanes Limba yang diwakili Henci Limba, Selasa (17/11/2026).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III DPRD Buru, M. Rum Soplestuny, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, serta dihadiri anggota Komisi III lainnya, termasuk Rustam Fadly Tukuboya.

Baca Juga  Dandim 1506/Namlea Dampingi Bupati Buru Ikuti Gerakan Tanam Padi Berbasis Pertanian Modern

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Juana Umaternate, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joni Listanto, serta Kepala SD Negeri 6 Batu Boy.

Dalam forum tersebut, pihak ahli waris menyampaikan persoalan terkait lahan yang menurut mereka merupakan bagian dari tanah milik keluarga Yohanes Limba, yang saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas pendidikan dan kawasan TPA Batu Boy.

Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut dua kepentingan besar sekaligus, yakni kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat dan keberlangsungan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat.

Baca Juga  AMGPM Buru Utara Audiensi dengan Kapolres Buru, Sampaikan Aspirasi Terkait Situasi Kamtibmas

Di satu sisi, hak-hak ahli waris atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai ketentuan hukum. Namun, di sisi lain, keberadaan SD Negeri 6 dan TPA Batu Boy juga memiliki fungsi strategis bagi kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, rapat kerja Komisi III diharapkan tidak sekadar menjadi ruang penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti administrasi maupun dokumen kepemilikan yang sah.

Perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap riwayat tanah, status hukum lahan, dokumen penguasaan, serta proses pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  Kapolres Buru Sampaikan Pesan Kamtibmas di Gereja Imanuel Namlea, Ajak Jemaat Perkuat Kebersamaan dan Jaga Kerukunan

DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian.

Kepastian hukum harus ditegakkan, hak masyarakat harus dihormati, dan kepentingan publik harus tetap dilindungi.

Melalui rapat kerja ini, masyarakat berharap Komisi III DPRD Kabupaten Buru dapat mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Sebab, pembangunan fasilitas publik semestinya tidak meninggalkan persoalan hak masyarakat, sementara penyelesaian persoalan pertanahan juga harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang benar. (GP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      

Loading