Temui Massa Aksi, Gubernur Kaltara Dukung Perlindungan Tradisi Perladangan Dayak
![]()

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak terkait tradisi perladangan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dukungan tersebut disampaikan saat Gubernur bersama Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menemui Aliansi Masyarakat Adat Kaltara yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, masyarakat adat menyampaikan penolakan terhadap uji materi Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Zainal mengatakan, tradisi perladangan masyarakat adat Dayak merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah berlangsung sejak turun-temurun. Karena itu, aspirasi masyarakat adat perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri dalam membuka lahan untuk kegiatan perladangan, termasuk membuat sekat atau batas untuk mencegah api merambat ke kawasan lain.
“Selama ini masyarakat adat memiliki cara dalam mengendalikan pembakaran lahan. Mereka membuat batas agar api tidak menjalar ke mana-mana dan hanya digunakan pada area yang ingin dikelola,” kata Zainal.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltara mendukung aspirasi masyarakat adat dalam memperjuangkan perlindungan tradisi dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat asli di wilayah tersebut.
Selain menyampaikan dukungan, Zainal juga mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berlangsung tertib, aman, dan damai. Ia menilai masyarakat telah menyampaikan pendapat secara baik tanpa tindakan anarkis serta tetap menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar Kantor Gubernur.
“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Tidak ada tindakan anarkis dan lalu lintas tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Gubernur berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan pendapat serta mengedepankan komunikasi dengan pemerintah agar setiap aspirasi dapat disampaikan dan ditindaklanjuti dengan baik.
Dukungan tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya menjaga kearifan lokal masyarakat adat Dayak, sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi persoalan tradisi perladangan di Kalimantan Utara. (TN/DKISP Kaltara)
