Wagub Ingkong Ala Dorong Penataan Aset Daerah untuk Dukung Pembangunan KIPI
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, memimpin rapat pembahasan penataan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Senin (29/9/2026).
Rapat di Ruang Rapat Wakil Gubernur tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nurdin, S.E., serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pembahasan difokuskan pada inventarisasi dan optimalisasi aset Pemprov Kaltara di kawasan industri hijau Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Ingkong Ala mengatakan penataan aset diperlukan untuk memastikan BMD dikelola secara tertib, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
“Tujuannya untuk menginventarisir aset provinsi di kawasan KIPI, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, KIPI sebagai PSN memiliki aktivitas pembangunan yang terus berkembang dan diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi Kaltara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya saing daerah.
Karena itu, koordinasi antara Pemprov Kaltara dan pengelola KIPI dinilai penting, terutama terkait aset daerah yang berada di dalam kawasan tersebut. Pemanfaatan, pemindahtanganan maupun tukar-menukar aset akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ingkong juga menekankan optimalisasi aset di tengah keterbatasan fiskal daerah. Aset yang dimanfaatkan perusahaan, kata dia, perlu dipastikan memberikan manfaat yang jelas bagi daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan pendataan internal secara menyeluruh, termasuk terhadap aset yang masih dalam proses penyelesaian maupun belum dimanfaatkan.
“Yang penting jangan terlalu lama digantung. Kalau ada kewajiban kita yang perlu dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan mereka, kita tetap support. Kita cari solusi yang saling menguntungkan,” katanya.
Setelah inventarisasi selesai, Pemprov Kaltara akan menjadwalkan pertemuan dengan manajemen PT KIPI untuk membahas hasil pendataan dan mencari solusi terkait penataan aset.
Pemprov Kaltara berharap pengelolaan BMD di kawasan PSN KIPI dapat berjalan lebih tertib, transparan dan optimal sehingga mendukung pembangunan kawasan industri serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kaltara. (TN/DKISP Kaltara)
