Nelayan Sebatik Tercekik Kelangkaan BBM: DPRD Nunukan Desak Reformasi Kuota ke BPH Migas
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Denyut ekonomi masyarakat pesisir di Pulau Sebatik kini berada dalam titik nadir. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berkepanjangan telah memaksa ratusan nelayan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini untuk menambatkan kapal mereka lebih lama di dermaga daripada melaut.
Merespons krisis ini, jajaran lintas Komisi DPRD Kabupaten Nunukan melakukan peninjauan mendadak ke SPBU Nelayan PT Kaltara Energi Bahari di Kecamatan Sebatik Induk, Senin (2/2/2026).
Kedatangan para wakil rakyat ini mengungkap fakta bahwa persoalan bukan terletak pada rantai distribusi, melainkan pada dinding birokrasi kuota yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kuota yang “Sesak Napas”
Dalam pertemuan di lapangan, pihak pengelola SPBU Nelayan PT Kaltara Energi Bahari secara terbuka membeberkan pangkal masalahnya. Kebutuhan nelayan di Sebatik saat ini telah melonjak jauh melampaui angka kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kebutuhan masyarakat saat ini sudah jauh melampaui kuota yang ada. Jika tidak ditambah, aktivitas melaut para nelayan akan terus terhambat,” ungkap Ruslan, perwakilan pengelola di hadapan anggota dewan.
Mereka pun memohon agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melayangkan surat resmi untuk meminta penambahan kuota demi menyambung napas ekonomi warga perbatasan.
Ekonomi Perbatasan yang Terpukul
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa kelangkaan ini adalah pukulan telak bagi sektor perikanan yang merupakan tulang punggung ekonomi Sebatik.
“Kami turun langsung untuk memastikan kendala di lapangan. Kelangkaan ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat nelayan kita yang sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II, Ramsah, menyoroti nasib para nelayan kecil yang paling rentan terdampak. Ia meminta agar kendala administrasi di tingkat pusat tidak mengorbankan hajat hidup orang banyak.
“Jangan sampai hambatan teknis membuat aktivitas melaut terhenti. Stok BBM subsidi bagi nelayan harus benar-benar terjaga,” tegas Ramsah.
Langkah Strategis: Mengetuk Pintu Pusat
Ketua Komisi I, Dr. Andi Mulyono, SH., MH., menyatakan bahwa DPRD Nunukan tidak akan berhenti pada sekadar peninjauan. Ia menegaskan akan segera mendorong pemerintah eksekutif untuk bergerak cepat melakukan lobi ke tingkat pusat.
“Data di lapangan menunjukkan kebutuhan memang sangat tinggi. Kami mendukung penuh agar Pemda segera menyurat ke BPH Migas. Kelangkaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Andi Mulyono.
DPRD berharap langkah diplomasi ke BPH Migas dan Pertamina ini dapat membuahkan solusi permanen, bukan sekadar solusi jangka pendek yang hanya akan memicu kelangkaan berulang di masa depan.
Analisis: Mengapa Kuota Harus Ditambah?
Pertumbuhan jumlah armada nelayan dan peningkatan intensitas melaut di wilayah perbatasan tidak dibarengi dengan penyesuaian kuota BBM selama beberapa periode terakhir. Tanpa adanya sinkronisasi data kebutuhan riil dari Pemda Nunukan ke BPH Migas, wilayah Sebatik akan terus terjebak dalam krisis solar tahunan yang melemahkan ketahanan ekonomi di beranda terdepan NKRI. (TN/Tim)
