Menguak Tabir RS Pratama Sebatik: Antara Akreditasi “Polesan” dan Ironi Pelayanan Perbatasan
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Di balik statusnya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Rumah Sakit (RS) Pratama Sungai Taiwan menyimpan realita pahit. Sebuah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan lintas komisi DPRD Kabupaten Nunukan pada Senin (2/2/2026), menyingkap tabir kerapuhan fasilitas yang selama ini tertutup narasi administratif.
Laporan mendalam ini menelusuri bagaimana sebuah fasilitas kesehatan vital terjebak dalam dilema “citra” dan fungsionalitas yang sebenarnya.
Estetika yang Runtuh: “Bersandar Saja Tidak Bisa”
Keprihatinan mendalam muncul saat rombongan DPRD yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Dr. Andi Mulyono, SH., MH., Ketua Komisi II Andi Fajrul, SH., dan Ketua Komisi III Ryan Antoni melangkah masuk ke area rumah sakit. Alih-alih mendapatkan kesan steril dan nyaman, mereka disuguhi pemandangan bangunan yang tidak terawat.
Temuan paling ironis adalah kualitas cat dinding rumah sakit. “Sangat tidak nyaman saat orang tidak sengaja bersandar di tembok, baju mereka langsung kena putih-putihnya (cat mengelupas). Ini tampilan sebuah rumah sakit seharusnya memberikan kenyamanan, bukan malah membuat prihatin,” ujar Dr. Andi Mulyono dengan nada kecewa.
Bagi para legislator, kondisi fisik ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan cerminan dari rendahnya standar pemeliharaan aset negara yang dibiayai oleh miliaran rupiah uang rakyat.
Jebakan Akreditasi dan Manipulasi Realita
Sorotan paling tajam dalam sidak ini mengarah pada proses akreditasi RS Pratama Sebatik. Ada indikasi kuat bahwa peningkatan status akreditasi dilakukan dengan cara-cara yang “dipaksakan” demi mengejar nilai administratif semata.
Dr. Andi Mulyono memperingatkan keras adanya praktik manipulasi kenyataan di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa melaporkan kondisi buruk sebagai “baik” kepada pemerintah pusat adalah langkah bunuh diri kebijakan.
“Jangan sampai demi nilai akreditasi, kita mengadakan yang sebenarnya tidak ada. Jika kondisi riil ditutupi, maka evaluasi dan bantuan anggaran dari pusat tidak akan pernah tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, kejujuran mengenai ketimpangan di perbatasan adalah satu-satunya cara agar pemerintah pusat memberikan intervensi anggaran yang signifikan.
Krisis Tenaga Medis: Bertaruh Nyawa di Garis Batas
Di luar urusan fisik bangunan, RS Pratama Sebatik menghadapi ancaman yang lebih sistemik: Kelangkaan Tenaga Kesehatan (Nakes). Tim DPRD menemukan jumlah nakes yang tersedia saat ini jauh dari kata memadai untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Sebatik.
Dalam kondisi darurat (emergency), keterbatasan personel medis ini bisa berakibat fatal. “Bagi kami di Sebatik, jika ada keadaan darurat, penanganan sangat sulit dilakukan jika fasilitas dan orangnya tidak siap,” tambah Andi Mulyono. Ketidaksiapan ini menempatkan masyarakat perbatasan pada posisi rentan dalam akses kesehatan dasar.
Budaya “Poles Citra” yang Menyesatkan
Sidak ini juga menjadi ajang bagi DPRD untuk menyentil kebiasaan birokrasi yang kerap melakukan perbaikan instan hanya saat ada kunjungan pejabat—sebuah fenomena yang disebut Dr. Andi sebagai “perbaikan jalan berlubang mendadak”.
Dewan mendesak agar pemerintah daerah membiarkan fasilitas publik tampil apa adanya di mata pimpinan pusat. Tujuannya jelas: agar realita objektif di perbatasan menjadi bahan evaluasi yang jujur, bukan sekadar laporan di atas kertas yang dipoles agar terlihat manis.
Menanti Komitmen Nyata
Menutup rangkaian sidak, pimpinan DPRD Nunukan menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah pilar utama kesejahteraan. Mereka tidak akan tinggal diam dan berencana memanggil dinas terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Apakah RS Pratama Sebatik akan tetap menjadi “monumen” perbatasan yang rapuh, ataukah akan ada reformasi nyata demi menjamin hak kesehatan masyarakat di beranda depan NKRI?. (Tim)
