Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Nunukan, Rahman, menaruh perhatian serius terhadap penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang baru dirumuskan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.
Secara umum, Rahman mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang menyusun arah pembangunan kawasan perbatasan secara lebih terstruktur. Namun, menurutnya, penyelarasan kebijakan harus benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tapal batas.
“Kawasan perbatasan tidak cukup hanya dikuatkan dari sisi dokumen perencanaan. Yang terpenting adalah memastikan rencana aksi benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan, salah satunya masyarakat Nunukan yang menjadi gerbang terdepan NKRI,” ujar Rahman.
Rahman menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki Kaltara—mulai migas, batu bara, perkebunan, pariwisata, hingga perikanan—harus dioptimalkan bagi kemajuan daerah perbatasan, bukan hanya menjadi angka proyek pembangunan.
Ia menekankan agar percepatan pembangunan tidak berhenti pada tataran koordinasi antarlembaga, tetapi diwujudkan melalui program konkret yang meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelayanan dasar.
“Jika kita ingin menjadikan Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju dan makmur, maka pembangunan di daerah perbatasan harus menyentuh hal-hal mendasar: akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, konektivitas transportasi, hingga pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Lebih jauh, Rahman mengingatkan bahwa koordinasi dan sinergi antar tingkat pemerintahan harus disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi agar rencana aksi tidak berakhir formalitas. Menurutnya, pelibatan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa di kawasan perbatasan menjadi kunci keberhasilan.
“Pemerintah Provinsi perlu memastikan bahwa aspirasi dari wilayah perbatasan, terutama dari Nunukan, masuk dalam dokumen perencanaan. Jangan sampai program yang disusun bagus di atas kertas, tetapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan,” kata Rahman.
Ia berharap penyusunan rencana aksi menghasilkan pembangunan yang lebih merata di kawasan perbatasan serta memperkuat posisi masyarakat Nunukan sebagai garda terdepan negara.
“Kami di DPRD siap mendukung selama orientasinya membawa kemajuan bagi warga perbatasan dan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar,” tutup Rahman. (adv)
