DPRD Minta Pola Distribusi SOA Dibuat Lebih Tepat Sasaran
TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA — Dorongan agar program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kembali berjalan tak hanya berfokus pada penganggaran. DPRD Kalimantan Utara menegaskan perlunya pembenahan skema distribusi agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, menyampaikan bahwa implementasi SOA seharusnya mampu menekan harga kebutuhan pokok. Namun keberhasilan itu bergantung pada pola distribusi yang efektif dan tepat sasaran.
“Subsidi ini tujuannya untuk menurunkan harga barang di masyarakat. Karena itu, Disperindagkop harus menyiapkan pola distribusi yang jelas dan terukur agar dampaknya benar-benar terasa,” ujar Hj. Aluh Berlian.
Menurutnya, sejumlah kendala distribusi selama ini sering kali menyebabkan barang bersubsidi belum tentu sampai dengan harga yang lebih rendah pada tingkat konsumen. Hal ini terjadi karena rantai distribusi yang panjang serta lemahnya pemantauan di lapangan.
Aluh menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan subsidi melalui pelaku distribusi. Harus ada sistem kontrol untuk memastikan harga benar-benar turun setelah barang tiba di wilayah tujuan.
“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di setiap titik distribusi. Jangan sampai subsidi berhenti di tengah jalan dan tidak memengaruhi harga di masyarakat,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar monitoring dilakukan berbasis data kebutuhan per wilayah, sehingga alokasi barang bersubsidi sesuai kebutuhan dan tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, ia meminta adanya pelaporan berkala terkait pergerakan harga barang pokok di daerah penerima subsidi.
Menurutnya, keberadaan SOA merupakan instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi tingginya biaya logistik. Karena itu, skema distribusi dan pengawasan harus disempurnakan agar subsidi tidak hanya berhenti pada angka anggaran, namun diterjemahkan menjadi harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
“SOA harus menjadi solusi, bukan sekadar program. Kalau harga di masyarakat tidak turun, berarti masih banyak tahapan yang harus dibenahi,” tutup Hj. Aluh Berlian. (adv)
