DPRD KaltaraParlemen

DPRD Kaltara Nilai PTBI 2025 Jadi Ruang Samakan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Loading

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, berbincang dengan Kepala Kpw BI Kaltara (Foto : Ist)

TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Perwakilan BI Kalimantan Utara pada Jumat (28/11/2025) malam.

Hadirnya DPRD dalam forum tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah selaras dengan dinamika dan strategi nasional.

Acara yang mengusung tema“Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”menghadirkan seluruh pemangku kepentingan ekonomi di Kaltara.

Baca Juga  Perusahaan Besar Diminta Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Lokal

Menurut Muddain, tema tersebut mencerminkan kebutuhan aktual daerah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menyikapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“Kalau bicara ketahanan ekonomi daerah, tidak cukup hanya dari sisi regulasi atau fiskal saja. Semua pihak harus bergerak bersama, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dan BI. Kuncinya ada pada keselarasan arah kebijakan,” ujar Muddain.

Pada kegiatan ini, Gubernur Bank Indonesia memaparkan strategi kebijakan BI ke depan melalui siaran langsung PTBI Nasional. Fokus kebijakan meliputi stabilitas moneter, penguatan sistem pembayaran digital yang inklusif, peningkatan ketahanan sektor keuangan, serta sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Baca Juga  DPRD Kaltara Siap Komunikasikan Skema CSR Beasiswa, Anggaran Pendidikan Masih Bersifat Defensif

Menanggapi hal tersebut, Muddain menilai Kaltara perlu memanfaatkan momentum PTBI dengan memperkuat tata kelola kebijakan ekonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sektor usaha masyarakat.

“DPRD mendukung arah kebijakan BI, khususnya penguatan digitalisasi dan ketahanan sektor keuangan. Yang terpenting adalah memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat, tidak berhenti di konsep kebijakan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa aspek koordinasi antara regulator, eksekutif, dan pelaku usaha harus berjalan lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi Kaltara tidak hanya bertumpu pada proyek pembangunan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  Rismanto Jelaskan Implementasi Perda Kelembagaan Adat di Binusan

“Pembangunan yang ideal bukan hanya tumbuh, tetapi tangguh. Kaltara punya peluang besar untuk ke sana, asal ekosistem kebijakan berjalan serempak,” tutup Muddain. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *