DPRD KaltaraParlemen

Tingkat Pengangguran di Kota Perlu Direspons Serius

Loading

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Rahman, memberikan perhatian khusus pada perbedaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara wilayah perkotaan dan perdesaan berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2025. TPT di wilayah perkotaan mencapai 4,70 persen, hampir dua kali lipat dari perdesaan yang berada di angka 2,34 persen.

Rahman mengatakan bahwa kesenjangan tersebut menggambarkan adanya dinamika pasar kerja yang tidak seimbang.

Baca Juga  Propemperda 2026 Fokus pada Koperasi, Pangan, UMKM, dan Sinkronisasi Program Nasional

“Kota itu pusat aktivitas, tapi justru angka penganggurannya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa peluang yang tersedia belum sebanding dengan jumlah pencari kerja,” ucapnya.

Dibandingkan Agustus 2024, TPT perkotaan mengalami peningkatan 0,44 persen poin, sementara wilayah perdesaan justru mencatat penurunan 0,93 persen poin. Menurut Rahman, tren ini harus menjadi indikator bagi pemerintah untuk menata ulang strategi ketenagakerjaan, terutama di kawasan urban.

“Ada pergerakan yang perlu kita pahami lebih dalam, supaya kebijakan yang dibuat tidak hanya reaktif,” katanya.

Baca Juga  DPRD Kaltara Dukung dan Apresiasi Benuanta Fest 2k25

Ia menjelaskan bahwa kenaikan TPT di kota dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masuknya tenaga kerja dari daerah lain, perubahan struktur industri, hingga belum maksimalnya program peningkatan keterampilan.

“Kebutuhan dunia usaha berubah cepat. Kalau kesiapan tenaga kerja tidak mengikuti, maka kompetisi makin berat,” ujarnya.

Sebaliknya, stabilnya kondisi ketenagakerjaan di perdesaan menunjukkan bahwa sektor-sektor tradisional dan lokal masih mampu menyerap tenaga kerja dengan cukup baik. Rahman menilai hal ini positif, tetapi tetap perlu didukung dengan pembinaan dan peningkatan produktivitas.

Baca Juga  DPRD Kaltara Dukung Operasi Zebra Kayan 2025

“Wilayah desa jangan hanya dianggap pelengkap. Mereka punya potensi ekonomi yang bisa dikembangkan,” tuturnya.

Rahman berharap pemerintah provinsi memperkuat analisis pasar kerja berbasis wilayah agar perencanaan tenaga kerja lebih akurat.

“Kalau kita bisa membaca pergerakan kota dan desa secara tepat, maka intervensi kebijakannya juga bisa lebih efektif dalam menekan angka pengangguran,” tambahnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *