Bahas Penyelesaian Batas Negara Penanganan Aspek Sosialnya, Tim Kemenkopolhukam Lakukan Rapat dan Peninjauan di Kabupaten Nunukan
TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan menerima Kunjungan Kerja Tim Kemenko Polhukam ke Kabupaten Nunukan.
Dalam rangkaian kunjungannya ini, Tim Kemenko Polhukam berkesempatan untuk melakukan Rapat Koordinasi dengan segenap stakehokder di kantor Bupati Nunukan, Kamis (16/05/2024).
Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah pembahasan Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia dan Penanganan Aspek Sosial Wilayah Terdampak.
Laksamana Muda TNI Kisdiyanto selaku Deputi Pertahanan Negara atas nama Kemenko Polhukam mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan momen untuk menunjukkan komitmen bersama dalam upaya membangun negara yang dicintai menuju Indonesia adil, makmur dan berdaulat.
“Dalam kaitan tersebut, saat ini Pemerintah Pusat sedang fokus menyelesaikan batas kedaulatan negara kita dengan Malaysia. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2023 telah sepakat untuk menyelesaikan Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad (termasuk OBP B2700-B3100) dan Pilar Barat Pulau Sebatik ke Titik AA2 termasuk Intertidal Area dan Gap di Timur Pulau Sebatik pada Juni 2024”, ungkap Kisdiyanto.
Kisdiyanto mengatakan hal itu menjadi pekerjaan besar yang harus tuntas dalam waktu dekat ini. Seiring dengan proses penyelesaian batas negara, ada hal lainnya yang harus dituntaskan yakni penanganan aspek sosial di wilayah terdampak, mengingat hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam proses dan pasca penyelesaian batas negara.
Kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam memiliki poin penting sebagai bagian dalam mengawal tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam, dan hal yang menjadi urgensi kunjungan adalah untuk mendapatkan data aktual yang valid yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis Pemerintah terkait solusi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian batas negara.
Kisdiyanto berharap pada forum rapat itu agar semua bisa memberikan masukan dan menggelar data dan informasi khususnya terkait lahan masyarakat terdampak.
“Saya harapkan pembahasan rapat ini bisa menghasilkan data yang valid untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka pengambilan kebijakan”, tuturnya.
Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dalam kesempatan yang sama menyampaikan selamat datang kepada Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenkohukan beserta rombongan di wilayah Kabupaten Nunukan.
“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada daerah-daerah. Selain bapak presiden yang sudah berkunjung langsung ke sini, juga beberapa kali mengutus para menteri”,ucap Hanafiah.
Semoga melalui momentum ini selain untuk bersilaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan, Hanafiah berharap akan terbangun kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan demi keamanan dan kesuksesan pembangunan.
“Dan juga menjalin komunikasi yang baik kedepannya, sehingga berdampak positif pada peningkatan sinergitas institusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”, tambahnya. (TN-Adv/Prokompim Nnkn)
