BolmutNusantara

Bupati Bolmut Depri Pontoh Buka Pelaksanaan Bimtek PPBR Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Loading

terasnkri.com| Bolmut, Sulut -Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh membuka dengan resmi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) dan Evaluasi Register Resiko di lingkungan Pemerintah Bolmut.

Pelaksanaan Bimtek tersebut bertempat di Gedung Wanita, Kawasan Pantai Batu Pinagut, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmut pada, Senin (6/3/ 2023).

Dalam sambutanya, Bupati Bolmut mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memaksimalkan kinerja guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

“Saya rasa kita semua sepakat apa yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud keseriusan pemerintah kepada APIP dalam melakukan pengawasan terhadap risiko tinggi yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi,” katanya.

Baca Juga  DPW PPNI Maluku Lantik Ismail Umasugi Sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Buru Periode 2021 - 2026

Bupati menyampaikan perencanaan pengawasan berbasis risiko akan membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efektif serta memberikan manfaat nyata dalam optimalisasi  tugas serta tanggung jawab.

Bupati menuturkan, perencanaan pengawasan disusun untuk periode 1 tahun, perencanaan tersebut berisi penugasan penjaminan dan konsultasi dengan mengidentifikasi serta memprioritaskan seluruh area pemerintah daerah yang memerlukan penjaminan secara objektif. Termasuk di dalamnya proses menejemen dan melaporkan risiko yang dapat ditimbulkan.

“Metode berbasis penyusunan risiko perencanaan merupakan pengawasan periodik menggunakan hasil menejemen risiko auditan. Oleh karena itu, penyusunan pengawasan berbasis risiko ini merupakan jawaban atas tantangan utama yang dihadapi oleh sebagian besar APIP,” ucapnya.

Baca Juga  Silaturahmi dan Ramah Tamah Kodim 1506/Namlea Dengan Insan Media Tanah Bupolo

Bupati menjelaskan dengan perencanaan audit intern tahunan berbasis risiko, kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada unit kerja dengan kegiatan yang berkontribusi signifikan pada tujuan pemerintah. Sehingganya, kegiatan pengawasan dapat berjalan efisien dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi.

“Olehnya, kepada pihak Inspektorat diharapkan mampu menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai ketentuan dan disusun secara ideal,” tuturnya.

Kepada APIP, Bupati Depri Pontoh juga berharap agar dapat meningkatkan pengawasan intern untuk bergerak mengikuti kebutuhan daerah dan perkembangan zaman.

Disisi lain, APIP juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah pada perbaikan tata kelola pemerintah yang bersih dan manajemen risiko serta penguatan pengendalian.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19, Polda Banten dan TNI Ops Yustisi Sekat 22 Titik Akses Ke Jakarta

“APIP juga harus mampu membantu perangkat daerah yang mengidentifikasi semua risiko yang berpotensi menghambat capaian kerja,” katanya.

Kinerja APIP juga didorong agar mampu mengidentifikasi risiko terkait kecurangan yang sangat mungkin terjadi. Baik dilakukan oleh penyedia maupun intern perangkat pemerintah itu sendiri.

“Ke depan, saya berharap kita satukan tekad meningkatkan etos kerja sekaligus membangun budaya baru dalam pelayanan publik. Khusus APIP, diharapkan juga memberi jaminan kualitas atas pengelolaan pemerintahan yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

Disamping menjalankan fungsi penjamin, APIP juga diharapkan berperan sebagai mitra strategis yang membantu pimpinan daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah. (Asriadi/Advetorial)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *