Kabar IstanaNASIONAL

Presiden Jokowi Tegaskan Jajaran ASN Hindari Sifat Hedonisme

Loading

TERASNKRI.COM | JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta secara tegas kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar dapat displin dalam menghilangkan sifat hedonisme. Demikian disampaikan Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023.

“Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan,” ucap Presiden.

Baca Juga  Dua Terduga Teroris di Bekasi Timur Ditangkap

Presiden Jokowi menegur jajaran aparatur yang masih memiliki sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan. Presiden menyebut, perilaku tersebut sangat merugikan dan dapat menciptakan kekecewaan bagi masyarakat.

“Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah. Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian, penegak hukum lainnya, dan birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu menurut saya pantas rakyat kecewa,” tegas Presiden.

Baca Juga  Sita Rp78,1 Miliar dari Judol Internasional, Komitmen Polri atas Asta Cita Presiden Prabowo

Kepala Negara juga menginstruksikan jajaran aparatur sipil negara agar dapat lebih bijak dalam berperilaku, termasuk dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perilaku pamer di media sosial tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat.

“Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial. Itu sebuah—kalau aparat, sangat-sangat tidak pantas,” tandas Kepala Negara.

Baca Juga  Pidato Perdana, Presiden Prabowo Subianto Serukan Kepemimpinan yang Berani dan Berpihak pada Rakyat

Selain itu, Kepala Negara pun menekankan pentingnya meningkatkan reformasi birokrasi untuk melayani rakyat secara efektif dan akuntabel.

“Berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani, rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel,” tuturnya. (TN/BPMI Setpres)