Pandangan Umum Fraksi – Fraksi di DPRD Nunukan Terhadap Nota Pengantar APBD-P Tahun 2022

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – DPRD Nunukan menggelar Rapat Paripurna terkait pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap nota pengantar APBD – Perubahan tahun 2022 bertempat di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Nunukan jalan Ujang Dewa Nunukan Selatan, Senin (15/8/2022).

Sebanyak lima fraksi yang ada di DPRD Nunukan meminta kepada pemerintah daerah untuk anggaran perubahan tahun berikutnya diharapkan lebih focus dan memaksimalkan pemulihan ekonomi pasca pandemik covid 19 dan memperioritaskan pembayaraan pihak ketiga terhadap proyek yang belum terbayarkan hingga saat ini.

Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan Saleh, SE dan Burhanuddin S.Hi memimpin rapat paripurna yang dihadiri dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus. S.IP, M.Si, Anggota DPRD Nunukan serta OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Berikut pandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Nunukan

Fraksi Partai Hanura

Juru bicara Fraksi Partai Hanura, Zainuddin, SE menyampaikan pandangan umum fraksinya yang secara umum bahwa Pemerintah daerah dalam APBD Perubahan selain fokus menangani pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid 19, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan tempat pelayanan umum, mengutamakan program prioritas dan perencanaan APBD – P dapat tercapai hingga 100 persen.

“Dari sisi pendapatan mengalami kenaikan semula diproyeksikan Rp 1.229 Triliyun meningkat menjadi Rp. 1.371 atau 11.57 persen diharapkan setiap tahunnya meningkat dan tetap mengalami kenaikan pendapatan,” jelas Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Zainuddin, SE.

Fraksi Partai Demokrat

Melalui juru bicaranya, Robinson Totong, Fraksi Partai Demokrat, menjelaskan bahwa dalam APBD – P 2022 diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi akibat pandemic covid 19 baik secara makro maupun kondisi fiskal daerah.

“Kita pahami bersama sekarang ini menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi, bagaimana pemerintah mengupayakan penguatan UMKM dan usaha lain berbasi pada sector primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan,” kata Robinson Totong.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan pemerintah perlu mempersiapkan anggaran seleksi penerimaan PPPK pada OPD BKPSDM Nunukan, juga pemerintah daerah diharapkan memperhatikan OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan agar menyeleksi rekanan konsultan yang mampu memahami perencanaan kegiatan konstruksi.

“Terkait Potensi SDA Nunukan seperti GAS Bumi perlu adanya kajian awal rencana pembangunan jaringan gas ke setiap rumah tangga, buka peluang investor atau BUMN untuk berinvestasi di Kabupaten Nunukan,” kata Andre Pratama, juru bicara Fraksi PKS.

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional

Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyampaikan pandangan umum bahwa dalam rancangan APBD – Perubahan 2022 hendaknya dilakukan prinsip money follows program dalam perencanaan dan penganggaran.

Beragam catatan strategis yang sampaikan Fraksi-fraksi DPRD Nunukan sebagai landasan pembangunan dalam APBD-Perubahan 2022. Hal ini dimaksdkan agar pemerintah daerah dapat lebih maksimal meningkatkan kinerja baik melalui anggaran perubahan maupun anggaran murni pada tahun berikutnya.

“Begitu juga dengan pembangunan Infrastrukturdi fokuskan pada daerah yang terisolasi yang hingga saat ini kondisi jalan banyak yang rusak bahkan tidak bisa dilalui kendaraan seperti di jalan Butas Bagu menuju desa Pagar yang merupakan akses utama masyarakat,” kata Lewi S.sos juru bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional.

Menurut Fraksi PPN, program yang dialokasikan adalah program yang bermanfaat artinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Penyumbang CSR terbesar diwilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah tiga maka sudah seharusnya anggaran lebih diutamakan untuk program pembangunan.

Di sektor Pariwisata diharapkan agar Pemkab Nunukan lebih proaktif dalam program tersebut karna dapat memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD diantaranya Pengembangan Seni dan Budaya, Tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal.

Fraksi Gerakan Karya Pembangunan

Fraksi Gerakan Karya Pembangunan mendukung pemerintah daerah agar tetap mengedepankan skala prioritas setiap program kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sector krusial.

“Sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Kesehatan, Pendidikan dan Pelayanan Publik,” kata Welson, Juru Bicara Fraksi GKP.

Usai seluruh fraksi memberikan pandangan umum, rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa yang selanjutnya menunggu jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi – fraksi pada rapat paripurna berikutnya. (TN/Tfq)

JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIVITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN, HINDARI KERUMUNAN, KURANGKAN MOBILITAS DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19