MDR Angkat Bicara, Wajarlah Ketua Fraksi Bupolo Partai Nasdem
terasnkri.com | Maluku, Namlea – Ketua Partai Nasdem Kabupaten Buru Muhamad Daniel Rigan yang tren disapa di masyarakat dengan panggilan MDR, melalui telepon selulernya kepada media ini angkat bicara terkait polemik yang terjadi di DPRD Kabupaten Buru, Jumat (29/07/2022) pukul 09.30 wit
MDR selaku Ketua Partai Nasdem Buru angkat bicara terkait polemik yang terjadi pada lembaga parlemen DPRD Buru maupun internal Partai sebagaimana di lansir diberbagai media cetak, elektronik dan online pada Rabu (27/07/2022)
“Sebagaimana disampaikan kepada media ini bahwa sebagai partai politik itu kita mengikuti Peraturan DPRD Kabupaten Buru Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Buru pasal 123 , 124 yang mengatur tentang alat-alat kelengkapan DPRD. Ungkap MDR
Lanjutnya, di dalam aturan tatib dalam rapat dewan itu di awal kesepakatan dipilih seorang Ketua Fraksi dan sekretaris fraksi itupun ada masa berlakunya , dan untuk penyegaran kembali tetap selaku ketua partai mengusulkan dengan mengajukan surat kepada Ketua Fraksi dan Ketua DPRD agar pergantian ketua fraksi.
MDR dalam keterangannya menyampaikan, “Surat pengusulan yang kami ajukan adalah saudara Roby Nurlatu sebagai Ketua Fraksi Bupolo berdasarkan tatib DPRD dan juga kita Partai Nasdem memiliki 2 (dua) kursi di parlemen” tegas Ketua Partai Nasdem Buru”
“Wajarlah kita mengusulkan kepada Ketua Fraksi dan Ketua DPRD agar ada penyegaran di dalam fraksi Bupolo” pintanya melalui sambungan genggam telepon selulernya kepada media ini, Jumat (29/07/2022)
“Mengingat Awalnya Ketua Fraksi sudah dipimpin At Tanaya 2 (dua) setengah tahun lebih walaupun Partai Demokrat hanya miliki 1 (satu) kursi di parlemen, juga Partai Perindo 1 (satu) kursi” ungkap MDR
“Memang salah kalau kita Partai Nasdem itu 2 (dua) kursi tidak boleh mengajukan surat pengusulan kepada Ketua Fraksi dan ketua DPRD agar tahap kedua ini masuk partai Nasdem menjadi Ketua Fraksi Bupolo kan lucu, dan terpenting kami telah mengajukan sesuai aturan tatib agar tidak ada yang salah lagi seperti itu” paparnya
Terkait statemen yang di lontarkan mantan Ketua Fraksi Bupolo yang juga Ketua Partai Demokrat Buru Erwin Tanaya yang dilansir dimedia online belum lama ini menyatakan dirinya (Tanaya, red) tidak pernah membicarakan perubahan itu, bahkan Surat yang diajukan partai Nasdem untuk pergantian Ketua Fraksi Bupolo tidak tau dan tidak pernah menerima surat itu, hal ini mendapat tanggapan serius dari Ketua Partai Nasdem Buru M. Daniel Rigan (MDR) bahwa secara aturan, dirinya selaku Ketua Partai Nasdem sudah mengajukan surat pengusulan itu.
“Saya sudah masukan kepada Ketua Fraksi Bupolo dan Ketua DPRD Buru” ungkap MDR
“Jadi kalau surat itu tidak ditemukan berarti ada Jin di Fraksi Bupolo itu, aneh masa Ketua DPRD dapat tembusannya, masa di fraksi Bupolo Ketua Fraksi tidak ada kan seperti itu” jelas MDR
“Yang paling disesalkan ada rame dibagi bagi surat kesepakatan saat paripurna, kalau bagi saya selaku pimpinan partai itu kesepakatan yang dibuat oleh ketiga para tokoh dari partai Nasdem, Partai Demokrat dan partai Perindo, bukan kesepakatan partai politik” tambahnya
“Pasalnya pernyataan kesepakatan itu tertuang 1 periode 5 tahun dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu partai politik, hal ini tidak sesuai prosedur dan tatib karena ditatib pasal 123 itu hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian diusulkan kembali ketua fraksi dan bukan seperti kesepakatan yang telah berjalan itu” terang MDR
MDR mengakui, kesepakatan waktu itu dirinya belum menjadi pimpinan partai Nasdem sehingga surat kesepakatan yang dibuat untuk mencalonkan AT Tanaya menjadi Ketua fraksi Bupolo selama 5 tahun itu saja sudah menabrak aturan.
“Ini kan lucu, mereka berani membuat kesepakatan di luar ketentuan Tatib sebagaimana diatur dalam pasal 123, dan 124 itu” ujarnya lagi
“Hal ini sebenarnya tidak boleh, melanggar tatib itu, jangan samakan partai dengan Kebun ketel minyak kayu putih atau Kebon Kelapa yang biasa dikontrak sampai 5 tahun” bebernya
“Kita ini partai-politik ada regulasinya ada tuannya, kalau ada tanda tangan seperti itu cacat hukum dan tidak boleh karena saya sudah koordinasi dengan DPW dan DPP tidak pernah ada perintah untuk Partai Nasdem melakukan hal seperti itu” imbuhnya
“Apalagi tidak diketahui oleh DPP maka saya sebagai Ketua Partai diperintahkan untuk membuat surat kepada Ketua Fraksi agar melakukan musyawarah untuk menggantikan saudara AT Tanaya dari Ketua Fraksi Bupolo” terangnya
“Olehnya itu Partai Nasdem mengusulkan saudara Robin Nurlatu untuk menjadi Ketua Fraksi Bupolo karena saudara Erwin Tanaya sudah memimpin lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ya seperti itu” jelasnya
Menurut MDR, Kalau memang surat itu tidak sampai tolong dilihat atau dicek baik-baik jangan sampai hanya itu kekesalan pak At masalah kesepakatan dan mau menghindar, karena pada waktu surat itu sampai ada juga surat undangan dari DPRD untuk mengikuti Paripurna itu
Saat itu dia juga diundang secara resmi waktu dilakukan paripurna tetapi dia tidak hadir alias berhalangan atau apapun saya tidak mengerti jadi tahapan-tahapan itu sudah dilakukan karena kita tau di dalam DPRD ini mereka mengandung politik kolegial.
“Yang dipersoalkan di sini adalah saya melihat suatu hal yang menurut saya itu tidak penting yang semestinya mereka membuat perjanjian itu di bawah tangan mereka harus menyelesaikan secara internal dan jangan dibawa ke publik” bebernya
“Karena Tatib sudah mengatur secara jelas tatib itu adalah peraturan DPRD dimana didalamnya ada ketentuan waktu di situ apalagi dia harus sadar dia itu hanya satu kursi kalau saya hari itu sudah jadi pemimpin partai kayak Darwis Dia tidak dapat menjadi Ketua Fraksi Bupolo” imbuh MDR
“Sekali lagi tolong catat ini bukan kontrak ketel kayu putih, ini partai politik punya regulasi, kalau ada ribut jangan dibawa ke publik semua itu dilakukan atas persetujuan partai DPP dan DPW supaya ini harus diputuskan.” terangnya
“Saya sebagai ketua partai saya harus bekerja sebagai petugas partai melaksanakan keputusan dan perintah partai dilaksanakan dan saya melihat bahwa ini tidak menyalahi aturan sebab tahapan-tahapannya sudah kita lakukan” ucapnya
“Selaku Ketua Partai Nasdem telah membuat surat kepada fraksi Bupolo untuk diadakan musyawarah rapat untuk penggantian alat kelengkapan (APD) DPRD itupun sudah kita lakukan kalau itu sudah ada dan hilang itu bukan urusan saya karena surat sudah masuk di ruangan fraksi” ujar MDR
“Pada waktu mau Paripurna semua mendapat undangan juga tetapi pada waktu itu pak At Tanaya tidak hadir dan waktu mau musyawarah memang saya mendapat informasi pak At Tanaya berhalangan” jelasnya lagi
Sanksi Kader Nasdem
“Terkait kader partai yang inkonstitusional yang melakukan kesepakatan dapat merugikan Partai Nasdem, itu akan ditertibkan, Partai Nasdem pasti dari DPP dan DPW akan mengambil suatu keputusan, saya masih menunggu keputusan dari DPP langkah-langkah apa yang akan di ambil dalam keteledoran yang sudah dilaksanakan ini” ungkapnya
“Ada langkah-langkah atau sanksi sanksi apa yang akan diberikan Apakah teguran atau langkah-langkah lain itupun masih menunggu keputusan dari DPP Partai Nasdem” ujar Ketua Nasdem Kab. Buru MDR
“Apalagi saya selaku Ketua Partai Nasdem Kabupaten Buru baru saja saya melihat surat kesepakatan itu pada waktu Paripurna kemarin itu saya kaget saat ribut di paripurna baru surat itu ada semacam kontrak di luar partai” ujar MDR dengan nada kaget
“Tetapi yang paling saya sesalkan At Tanaya menggunakan kontrak itu untuk membela dirinya dan bukan mengikuti tatib, semestinya kontrak-kontrak seperti itu melanggar aturan apalagi sebagai anggora DPRD dan Ketua Partai juga harus hati-hati” ujar Ketua Partai Nasdem MDR mengingatkan
“Saya ulangi lagi ini bukan Dusun kayu putih atau Dusun kelapa tapi ini partai politik yang punya regulasi dan punya tuan di pusat dan ini bukan ketel kayu putih Jadi siapa saja ada uang bisa kontrak bukan begitu, mereka punya tatib dipasal 123,124, dan pasal 228,229, tapi kenapa dilanggar” papar MDR
Harapan MDR ke depan sebagai pimpinan DPRD harus tajam melihat hal ini, dirinya salut apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Buru M. Rum Soplestuny itu sudah benar karena mengikuti tatib.
“Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 228 dan 229 peraturan DPRD Tentang tatib dimana fraksi utuh atau fraksi gabungan partai politik untuk 4 kursi terdiri dari Ketua Fraksi, Wakil Ketua, sekretaris dan Anggota, kalau 3 kursi saja berarti Ketua, Sekretaris dan Anggota, jadi kita fraksi Bupolo 4 kursi, Ketua Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota” tambahnya
“Sehingga kalau namanya politik yang bersifat kolektif kolegial kalau Ketua berhalangan itu bisa dilakukan oleh Wakil Ketua dan Itupun kalau dilaksanakan oleh Wakil Ketua itu sah, sebagai Wakil Ketua karena itu menganut asas kolektif kolegial bukan absolut” ungkapnya
“Kenapa sampai dia (red.Tanaya) tidak hadir itu karena dia berpegang pada surat kesepakatan yang mereka buat awalnya menjadi ketua fraksi 5 tahun itu makanya dia sengaja tidak hadir dalam paripurna itu” tambahnya
“Sekarang sudah diputuskan dengan aturan-aturan yang sudah ada, kita berdiri dengan garis aturan yang benar, malah kita dilecehkan di luar macam-macam atau tidak sportif lah sekarang Partai Nasdem berpihak kepada rakyat” lanjutnya lagi
“Partai Nasdem tidak ada bersekutu dengan hal-hal yang berurusan dengan kejahatan-kejahatan catat bahasa saya itu jika terbukti saya akan gantikan anggota partai yang kalau coba bermain dalam hal kejahatan” tutup Ketua Partai Nasdem Buru Muhamad Daniel Rigan (***)
JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIVITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN, HINDARI KERUMUNAN, KURANGKAN MOBILITAS DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19
