Kalimantan UtaraPemprov Kaltara

Kucurkan 8,01 Persen dari DAU/DBH untuk Penanganan Covid-19

Loading

TERASNKRI.COM | TARAKAN, KALTARA – Kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal Dr (H.C) Hadi Tjahjanto, S.IP berlanjut di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Kunjungannya di Tarakan didampingi Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, SE, MM, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta rombongan.

Rombongan tiba di Bumi Paguntaka, sebutan Kota Tarakan, sekitar pukul 11.30 Wita dengan menumpangi pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan acara Tatap Muka Bersama Panglima TNI dan Kapolri di Bumi Paguntaka.

Sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait ikut hadir dalam pertemuan ini. Di antaranya Kapolda Kaltara, Irjen Pol Bambang Kristiyono dan Danrem 0902 Maharajalila Brigjen TNI Suratno, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Sonhadji, S.IP, MM beserta jajarannya.

Gubernur Kaltara, Drs H.Zainal A.Paliwang, SH, M.Hum, Wali Kota Tarakan dr Khairul, M.Kes, Bupati Bulungan Syarwani, Bupati Malinau Wempi M. Mawa juga turut hadir dalam kesempatan itu.

Acara tatap muka ini dimulai dari sambutan Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan. “Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat datang ke Bumi Paguntaka. Kami menyambut bahagia, Bapak Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB dan Pangdam Mulawarman berkesempatan hadir di provinsi termuda di Indonesia ini,” ucap gubernur mengawali sambutannya di hadapan Panglima TNI dan Kapolri.

Baca Juga  Pemprov Kaltara Sambut Program 100 Hari Prabowo-Gibran

Gubernur menyampaikan hingga 5 Agustus 2021 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltara tercatat sebanyak 23.923 orang. Dari jumlah tersebut 422 orang meninggal dunia. Sementara 6.021 orang masih dalam proses perawatan.

“Dua bulan terakhir terdapat lonjakan jumlah konfirmasi positif di Kaltara. Bahkan dalam lima hari terakhir, terdapat penambahan 2.489 kasus baru,” ungkap Gubernur.

Menurut data peta zona risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nasional, dari lima kabupaten dan kota di Kaltara, Kabupaten Tana Tidung (KTT) memiliki risiko sedang. Sementara tiga kabupaten dan satu kota berada dalam zona merah atau risiko tinggi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) RI, penemuan varian delta b.1.617.2 di Kaltara pertama kali pada 16 Juli 2021.

Baca Juga  Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Togap Kembali Tegaskan Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Gubernur juga menyampaikan hingga saat ini Pemprov Kaltara terus berupaya mengejar capaian vaksinasi Covid-19.

“Mengingat tingkat pelaksanaan vaksinasi kami masih berada di bawah capaian vaksinasi nasional. Vaksinasi dosis satu masih berada pada angka 17,71 persen, dan vaksinasi dosis 2 pada angka 6 8,14 persen dari target sasaran vaksinasi estimasi Pemerintah Pusat,” paparnya.

Pemprov Kaltara, lanjut Gubernur, secara rutin melakukan pemantauan atas ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, oksigen medis dan ketersediaan tempat tidur di setiap rumah sakit.

“Dari pemantauan tersebut, dapat saya laporkan bahwa saat ini kebutuhan yang paling utama adalah ketersediaan oksigen, sedangkan untuk obat-obatan dan kebutuhan lainnya masih cukup dan tersedia,” katanya.

Selanjutnya Gubernur mengutarakan sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4, Pemprov telah mengeluarkan instruksi Gubernur Kalimantan Utara nomor 370/2602/bpbd/gub tentang PPKM level 4 corona virus disease 2019 di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Kota Tarakan. Serta PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.

Baca Juga  Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

“Dapat kami laporkan bahwa di seluruh wilayah Kalimantan Utara, telah dibentuk 271 posko PPKM di 467 desa dan kelurahan. Pembentukan posko ini merupakan upaya untuk memastikan PPKM dapat dilaksanakan dengan baik. PPKM ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur seperti ketua RT/RW, kepala desa/lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, serta relawan lainnya,” sebut mantan Wakapolda Kaltara ini.

Pemprov Kaltara telah menyiapkan Rp86.412.979.725 atau sekitar 8,01 persen dari total alokasi DAU/DBH tahun 2021.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, penanangan Covid-19, dukungan pada kelurahan serta belanja kesehatan lainnya.

“Kami juga telah menyiapkan dana untuk memberikan dukungan ekonomi dan program perlindungan sosial,” tukasnya.

Dukungan ekonomi dan perlindungan sosial tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan UMKM di Kaltara hingga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. (TN/***)

JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIFITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN, HINDARI KERUMUNAN, KURANGKAN MOBILITAS DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19