Pemprov Kaltara Harapkan Penyesuaian Regulasi untuk Permudah Penyelesaian Konflik terkait Tanah dan SDA

TERASNKRI.COM | TANJUNG SELOR, KALTARA – Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang di dampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setyoningsih menghadiri konsultasi publik (27/7/2021) yang diadakan secara virtual oleh Komnas HAM-RI untuk membahas Standard Norma Pengaturan HAM tentang Tanah dan SDA. Acara dibuka langsung oleh Anggota Komnas HAM-RI, Sandrayati Moniaga.

“Tahun ini kami menyiapkan (SNP,-red) tentang tanah dan sumber daya alam. Isu tanah dan SDA merupakan salah satu isu yang paling banyak di adukan ke Komnas HAM, kami akan paparkan draft SNP yang nantinya agar bisa menjadi rujukan bagi kita semua,” jelas Sandra Moniaga.

Sandra menambahkan konsultasi publik dimaksud agar seluruh aspek masyarakat baik pemerintah, penegak hukum serta masyarakat sipil memiliki intepretasi yang sama dalam menyelesaikan persoalan tanah dan SDA melalui rancangan yang telah disiapkan Komnas HAM.

Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Setyoningsih juga turut memaparkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemprov Kaltara dalam menyelesaikan konflik terkait tanah dan SDA.

“Dari Biro Hukum Pemrov Kaltara ada 11 poin yang di kemukakan dalam draft SNP tanah dan SDA, namun yang menjadi fokus kami adalah regulasi dan kewenangan terhadap yang diambil alih oleh pusat, namun ketika terjadi konflik harus ditangani oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Itu menjadi kendala kita dalam menegakan HAM dibidang SDA,” jelas Kabag Bantuan Hukum Pemprov Kaltara, Setyoningsih.

Menurutnya regulasi SDA yang diambil alih oleh pemerintah pusat menyebabkan daerah tidak banyak memahami duduk perkara perizinan usaha dan eksploitasi terkait SDA.