Bupati Bursel Inginkan Konsep Pembangunan Harus Komprehensip
TERASNKRI.COM | AMBON, MALUKU – Sampai saat ini masih ada banyak tantangan pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah, baik itu pemerintah daerah provinsi Maluku, maupun pemerintah kabupaten/kota, diantaranya persoalan jalan-jembatan, pemberdayaan di sektor-sektor kesejahteraan pertanian, perikanan, koperasi perdagangan dan lain sebagainya.
Guna mengatasi masalah yang sampai saat ini masih menjadi problem di seluruh daerah, maka konsep pembangunan yang ditetapkan harus komprehensif.
Dalam kerangka pembangunan untuk akselerasi pembangunan di Maluku, apapapun yang terjadi harus kita fokus, dan itu selalu berulang-ulang disampaikan.
Biar Rp1000 triliun datang kalau kita parsial tidak mungkin, makanya tuntutan banyak,” ujar Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono kepada awak media disela-sela pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku di Ambon, kamis (22/04/2021).
Dirinya dalam paparannya pada kegiatan itu, telah menyampaikan beberapa ide, dengan harapan dapat di implementasikan lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.
Permasalahan berkaitan kemiskinan, diungkapkan pernah memberikan ide untuk dilakukan review indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian sosial, kementerian agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan menetapkan indikator yang dibangun berdasarkan spesifikasi wilayah, sehingga tidak lagi ditetapkan sebagai daerah tesmikin keempat di Indonesia.
“Kalau daerah tersmikin dikenal negatif, padahal kita orang Maluku tiap hari makan, mungkin uang lebih kurang untuk membangun kehidupan sosial rumah tangga,” ujar Tagop
Ditanya kebutuhan Buru Selatan, menurutnya masih pada infrastruktur, terlihat walaupun anggaran di revocusing akibat Covid-19 pembangunan tetap berjalan, hal ini yang membuat angka kemiskinan mengalami penurunan.
Ditambahkan oleh Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono, “Kalau tidak berhasil kita melihat indikator BPS, kalau diberikan positif terhadap progres pembangunan, angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan naik, pertumbuhan ekonomi naik, tentunya aspek pencapaian target pembangunan berhasil,”
Untuk itu, kata Tagop kebutuhan inilah yang harus di intervensi oleh pemerintah provinsi Maluku, apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing daerah.
“Dalam pelaksanaannya, harus fokus untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi, sebab kalau tidak percuma saja, berapa banyak regulasi misalnya percepatan pembangunan dibuat UU kepulauan dan daerah pesisir yang masuk dalam prolegnas. Jadi kondisi itulah setelah fokus baru kita lakukan, anggaran yang miliki pempus diberikan berapa banyak, harus semua bupati/walikoat harus duduk bersama untuk legowo menyerahkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan untuk sektor apa saja yang mau intervensi dengan jumlah anggaran, anggaran yang ada di kabupaten hanya stimulan 5-10 miliar tapi harus fokus, ini yang harus dilakukan” pungkas Tagop Sudarsono.
Wider Nurlatu
JANGAN LUPA : SELALU MEMAKAI MASKER APABILA BERAKTIVITAS DILUAR RUMAH, SELALU MENJAGA JARAK, KERAP MENCUCI TANGAN DAN BERDOA KEPADA TUHAN UNTUK CEGAH COVID-19
