Pemkab Malinau Gelar FGD Bersama BNPP
TERASNKRI.COM | Kaltara, Malinau – Focus Group Discussion (FGD) Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau digelar dan berlangsung di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau, pada Jum’at (27/11).
Dalam forum ini mengusung tema “Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dan penetapan kebijakan serta alokasi program/kegiatan anggaran bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kaltara, APBD Kabupaten Malinau dan sumber dana lainnya tahun 2021-2024 dalam rangka akselerasi peningkatan pembangunan kawasan ekonomi untuk Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau Dr. Njau Anau, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan forum ini yaitu mengidentifikasi permasalahan pembangunan perbatasan di Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan.
Kemudian OPD yang terlibat dalam forum ini adalah unsur Pimpinan Daerah, Kepala OPD terkait baik provinsi maupun kabupaten, Camat Bahau Hulu, Camat Pujungan serta Kepala Desa di desa-desa perbatasan.
“Kurang lebih ada 50 orang yang di undang. Namun mungkin karena situasi dan kondisi sekarang ini jadi tidak bisa hadir semua,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM yang membuka forum ini secara resmi menyampaikan terima kasih kepada Tim BNPP yang sudah berkenan hadir mengisi forum ini.
“Kehadiran Tim BNPP ke Kabupaten Malinau ini sekaligus membuktikan komitmen dan perhatian pemerintah pusat yang peduli terhadap kemajuan perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau secara khusus daerah perbatasan di Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan, sebagaimana amanat percepatan pembangunan perbatasan menjadi prioritas Presiden RI Ir. Joko Widodo sesuai nawacita ke tiga membangun Indonesia dari pinggiran,” ungkapnya.
Sebagai daerah perbatasan jelas Dr. Ernes, tentu memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal pembangunan, adapun permasalahan perbatasan yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah diantaranya dari sisi infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta permasalahan-permasalahan mendasar lainnya yang begitu kompleks.
“Karena itu, Pemkab Malinau berharap kedepannya tim dari BNPP pusat bisa berkunjung langsung ke lokasi kecamatan dan desa-desa di perbatasan agar dapat mengetahui secara pasti kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau,” ujarnya.
Melalui forum ini juga Dr. Ernes mengharapkan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh OPD terkait sebagai sarana komunikasi untuk membangun keterpaduan program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu, terintegrasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD terkait baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta desa di daerah perbatasan yang tujuannya tidak lain mensejahterakan masyarakat perbatasan.
