DPRD NunukanNunukanPemkab Nunukan

Wabup H. Hanafiah Sampaikan Jawaban Pemerintah Terkait Raperda Pemberian Fasilitas/lnsentif dan Kemudahan Investasi

Loading

TERASNKRI.COM | NUNUKAN, KALTARA – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE,. M.Si menyampaikan Jawaban Pemerintah daerah atas pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian Fasilitas/lnsentif dan kemudahan investasi di kabupaten Nunukan pada Rapat Paripurna ke 17 Masa Sidang I Tahun sidang p2023-2024.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj.Leppa membuka rapat paripurna tersebut secara resmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (13/11/2023).

Adapun tanggapan dan jawaban pemrintah daerah terhadap pandangan umum anggota DPRD lewat fraksi-fraksi sebagai berikut :

  1. Tanggapan atas Pemandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura bahwa pemerintah daerah berpendapat pernyataan yang telah disampaikan dapat menjadi materi dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini dimana melalui rancangan usulan Perda ini, memberikan stimulan bagi pelaku usaha atau investor dalam bentuk pemberian Insentif memenuhi kriteria antara lain: memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja menggunakan sebagian besar sumber daya lokal,memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pembangunan infrastruktur, bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah serta berorientasi ekspor. Daerah Pemerintah senantiasa mendukung kemudahan investasi melalui perijinan penyelenggaraan optimalisasi berusaha melalui Online Single Submission (OSS), layanan bergerak dan memberikan Fasilitas layanan informasi dan pengadaan.

  2. Atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasinya, Pemerintah daerah sependapat dan seluruh pernyataan yang telah disampaikan dapat menjadi materi dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini. Bahwa terhadap pemandangan umum fraksi Partai Demokrat agar memberikan insentif dan kemudahan berusahan harus dilakukan secara transparan, efektif dan efisien serta berasas pada kepatuhan hukum, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Terkait dengan kriteria pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi harus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan sebagian sumber daya dan lokal serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Bahwa Pemerintah Daerah sependapat dengan hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan menjadi muatan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di kabupaten Nunukan.
    Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *